 |
| Ilustrasi bakar sampah di Bali | AI Generated |
Seminggu terakhir, masyarakat Bali menabuh genderang perlawanan. Targetnya adalah pemerintah dan para pejabat, yang selama ini kerap bikin kecewa.
Mereka tidak turun ke jalan, bentrok dengan aparat, apalagi merusak fasilitas umum. Aksi mereka hanya satu; membakar sampah di halaman rumah.
Terlihat sederhana, bukan? Namun jangan remehkan dampaknya.
Dalam sekejap, langit di Bali berubah menjadi hitam pekat. Kabut asap menyelimuti langit hingga menutupi sinar matahari. Beberapa orang mengaku kesulitan bernafas saat berjalan kaki atau berkendara di jalan. Suasana di pulau ini pun berubah jadi tidak nyaman.
Meski begitu, tidak ada satu pun yang menyalahkan warga. Sebab mereka tak punya pilihan.
Sejak TPA Suwung, area pembuangan terbesar di Bali ditutup secara bertahap, krisis sampah di sana semakin menjadi-jadi. Truk-truk yang biasa mengangkut sampah dari rumah ke rumah kini harus mengantri berebut giliran masuk akibat pembatasan.
Sebenarnya alasan utama penutupan itu berakar dari regulasi kementerian, yang melarang TPA ruang terbuka (open dumping) karena dianggap merusak lingkungan. Bagi saya sih wajar, karena selama ini Indonesia mengumpulkan sampah hanya untuk dibiarkan hingga menggunung begitu saja. Tanpa ada pengolahan atau pemilahan yang mumpuni.
Jika anda berkendara di Jl. Bypass Ngurah Rai mendekati area Suwung, aroma menusuk seketika tercium, kendati jarak antara TPA dan jalanan terpaut ratusan meter.
Padahal pemandangan di sana sangat indah karena letaknya di tepi pantai. Ketika sore hari anda bisa melihat jelas sunset yang terbenam di ufuk barat. Namun suasana itu langsung buyar dengan bau busuk gunung sampah dari balik pepohonan.
Oleh karena itu, wacana penutupan ini bisa dipahami sebagai langkah strategis, demi mencari cara yang lebih cerdas dalam pengelolaan sampah. Semeton (masyarakat/saudara) Bali pasti mengerti, asalkan ada komunikasi dan sosialisasi yang tepat.
Masalahnya, hal sesimpel ini tidak dilakukan.
Waktu isu penutupan Suwung bergulir dan menuai pertanyaan dari publik, tak ada jawaban memuaskan dari pejabat Bali. Semuanya terasa ambigu.
Puncaknya ketika banyak sampah gagal diangkut dari rumah warga. Gubernur Bali, I Wayan Koster pun dicecar oleh wartawan yang penasaran.
Apa jawaban yang didapat? Koster justru meminta masyarakat untuk mengurus sendiri masalah sampah mereka dengan nada kesal dan terkesan "marah".
 |
| I Wayan Koster, Gubernur Bali | JPNN |
Walaupun poin utama yang ia sampaikan adalah sampah dipilah dari rumah oleh warga, namun dengan intonasi yang tinggi dan cenderung kasar, juga pemilihan kata yang salah, Koster pun dinilai tak punya empati dan lari dari tanggung jawab.
Sontak, masyarakat Bali pun marah besar dengan pejabat mereka. Hujatan datang silih berganti di media sosial. Para ahli menghujani para pejabat, termasuk Koster sendiri, dengan kritikan pedas yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Hoax dan isu-isu liar pun bermunculan. Ada yang menyebut TPA Suwung ditutup karena "mengganggu kawasan resort yang akan dibangun tak jauh dari sana", dan sebagainya.
Inilah masalah utama dari para pemimpin Bali: komunikasi.
Dalam sistem demokrasi, komunikasi adalah urat nadi kehidupan bernegara. Ia adalah kunci untuk membangun relasi positif antara pemerintah dan rakyat, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan pemberi mandat bagi para pemimpin untuk mengelola negara.
Dengan komunikasi yang baik, pemerintah akan dinilai lebih transparan. Mereka mampu menjelaskan setiap kebijakan publik dengan bahasa yang mampu dipahami oleh semua kalangan. Sehingga masyarakat tergerak memberikan dukungan.
Sebaliknya, pemangku kepentingan di Bali saat ini menggunakan kalimat yang terkesan menyepelekan, seolah-olah mereka adalah "majikan" yang bebas melakukan apapun sesuka hati, tanpa memikirkan rakyat yang menitipkan Bali di pundak mereka.
Membakar sampah pun tak hanya jadi solusi untuk mengurangi beban, namun juga tamparan bagi para pemimpin agar bekerja sesuai kehendak masyarakat.
Semoga asapnya nggak bikin paduka sesak napas.
