Soft Power: Strategi Politik Memikat Negara Lain

Soft Power: Strategi Politik Memikat Negara Lain

Radian Wedagama    Mei 29, 2026   

Ilustrasi Soft Power | AI Generated

Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa ada negara-negara yang sangat kuat di bidang kebudayaan, sampai menarik perhatian jutaan orang dari seluruh dunia?

Contohnya saja Korea Selatan (Korsel). Mereka bukan negara yang luas. Jika dibandingkan pulau Jawa pun, ukurannya masih lebih kecil. Namun, pengaruhnya sangat besar di panggung internasional.

Hal ini tercermin dari Hallyu Wave, sebuah fenomena kultural yang meledak selama dua dekade terakhir. Produk-produk budaya dari Korsel, mulai dari musik, film, hingga drama televisi laris manis di pasaran. 

Mereka juga berhasil menjadi kiblat tren anak muda masa kini, yang tergila-gila dengan skin care, kosmetik, dan gaya berpakaian (fashion) ala Korea. 

Indonesia adalah salah satu basis penggemar terbesar bagi K-Pop, julukan untuk budaya populer Korsel. Sejumlah perusahaan pun berlomba-lomba menjadikan artis Korsel sebagai brand ambassador (BA) demi mendongkrak citra produk atau jasa yang mereka tawarkan. 

Salah satu produk kosmetik Indonesia yang menggunakan BA artis Korsel | Azarine

Bergeser sedikit ke timur, Jepang pun turut dikenal sebagai raksasa budaya global. Bahkan sudah dimulai jauh sebelum Korsel, tepatnya pada masa Perang Dunia II. 

Pada saat itu, militer Jepang menggunakan animasi untuk menyebarkan propaganda nasionalisme, juga sentimen anti Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Setelah perang berakhir, animasi pun berubah jadi produk komersial yang lambat laun menjelma menjadi anime. 

Siapa sih yang nggak kenal dengan Tetsuwan Atom (Astro Boy), Doraemon, Dragon Ball, Sailor Moon, One Piece, dan Naruto? Itulah judul-judul anime terkenal yang pernah mengisi masa kecil kita. 

Saking tingginya popularitas anime, ia menjadi daya tarik utama festival budaya Jepang yang digelar di berbagai negara. Hingga akhirnya, anime menjadi unsur yang tak terpisahkan dari identitas Jepang, meski tergolong baru. 

Perkembangan art style (gaya seni) anime dari tahun ke tahun | Nihon Narratives

Sekilas, budaya pop Korsel dan Jepang tampak berbeda, dan hal ini wajar karena setiap negara punya ciri khas masing-masing. 

Namun ada satu kesamaan di antara keduanya. Yaitu dukungan negara yang kuat.

Hallyu Wave lahir dari kebijakan Presiden Kim Dae-jung setelah terjadinya Krisis Finansial Asia 1997, yang membuat industri Korsel bangkrut dan 2 juta orang kehilangan pekerjaan. 

Menurut Kim, industri manufaktur nggak boleh jadi satu-satunya tumpuan. Harus ada mesin pertumbuhan ekonomi baru yang punya nilai tambah tinggi dan tak terlalu bergantung pada sumber daya alam.

Mereka pun mulai mencari sektor alternatif, dan pilihan jatuh ke industri kreatif. 

Pemerintah Korsel mengucurkan dana raksasa ke rumah produksi dan manajemen talenta, serta membangun ekosistem kreatif yang aman dan terintegrasi lewat sejumlah undang-undang.

Sedangkan pemerintah Jepang mulai melihat potensi industri kreatif mereka yang besar memasuki abad ke-21. 

Pada tahun 2002, Jepang meluncurkan Cool Japan, sebuah program ambisius untuk menyatukan pekerja seni, kreator, perusahaan hiburan, dan lembaga publik buat menyebarkan budaya Jepang ke seluruh dunia. Termasuk budaya kontemporer. 

Demi mendukung program ini, pemerintah Jepang membentuk Cool Japan Fund, yang dirancang sebagai wadah dana investasi publik-swasta untuk industri kreatif dan event-event kebudayaan Jepang di seluruh dunia. 

Jika kalian pernah datang ke event seperti Jak-Japan Matsuri, Gelar Jepang UI (GJUI), Djakarta Ennichi, D'Jafu dan sejenisnya, nah biasanya panitia diberikan dana sponsor dari Cool Japan Fund dan afiliasi mereka. Sebagai gantinya, perusahaan Jepang leluasa membuka booth dan promosi produk mereka di acara itu.

Makanya, saya sering menemukan booth Yamaha, Toyota, Sharp, atau Hitachi di event budaya Jepang. Padahal semua perusahaan itu gak ada hubungan dengan kebudayaan :)

Sejauh ini, kebijakan Korsel dan Jepang sukses menarik perhatian masyarakat dunia terhadap budaya mereka. Menariknya, efeknya tak hanya ke sektor ekonomi atau sosial budaya saja. Politik juga termasuk. 

Ketika Jepang bersitegang dengan Cina dalam isu Taiwan, ucapan dukungan terhadap Jepang mengalir dari fanbase anime, film, dan budaya kontemporer. Mereka bahkan pasang badan berdebat dengan netizen Cina di media sosial. 

Di saat yang sama, Korsel juga dapat support dari para fans K-Pop saat ancaman dari Korea Utara (Korut) meningkat. Ada juga netizen yang sampai memberi semangat kepada artis favorit mereka yang harus ikut wajib militer. 

Kalo sudah begini, budaya kontemporer dan industri kreatif telah menjelma menjadi soft power bagi kedua negara. 

Dicetuskan pertama kali oleh Joseph Nye, seorang ahli politik dan diplomat AS, soft power adalah kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain dengan daya tarik dan persuasif. 

Sebelumnya, negara cenderung memakai strategi hard power, yang menekankan pada cara-cara represif dan memaksa, untuk mencapai tujuan mereka.

Contohnya AS pada masa perang dingin, yang mengerahkan armada militer ke Korea, Vietnam, dan Afghanistan demi membendung pengaruh komunisme. Begitu pun Uni Soviet (Rusia) yang menginvasi Cekoslowakia untuk menggulingkan pemerintahan reformis Alexander Dubček pada tahun 1968.

Biarpun agenda nasional tercapai, hard power menghabiskan sumber daya yang sangat besar, dan merusak kehidupan masyarakat. Belum termasuk jutaan korban yang tewas atau menderita seumur hidup. 

Soft power dinilai sebagai solusi alternatif, karena nggak melibatkan kekerasan, serta menjunjung tinggi perdamaian dan kolaborasi yang sehat.

Menurut Nye, keberhasilan soft power suatu negara sangat bertumpu pada tiga pilar, yaitu budaya (culture), nilai-nilai politik (political values), dan kebijakan luar negeri (foreign policies). 

-----

1. Budaya

Budaya bersih di Jepang | Web Japan 

Budaya yang dimaksud oleh Nye disini bukan sekadar tarian tradisional, pakaian adat, atau warisan sejarah, melainkan semua ekspresi hidup suatu masyarakat yang dapat menimbulkan ketertarikan: musik, film, makanan, bahasa, sastra, pendidikan, gaya hidup, teknologi kreatif, hingga budaya populer.

Budaya menjadi soft power ketika orang luar melihatnya sebagai sesuatu yang menarik, keren, indah, inspiratif, atau layak ditiru. Misalnya, suatu negara bisa membuat orang asing tertarik belajar bahasanya karena film, musik, anime, drama, kuliner, desain, atau gaya hidupnya. 

Dalam situasi seperti ini, negara tersebut tidak perlu memaksa siapa pun. Orang datang sendiri karena merasa tertarik.

Namun, budaya tidak selalu otomatis menghasilkan soft power. Budaya hanya menjadi sumber kekuatan jika diterima secara positif oleh pihak lain. Nye menekankan bahwa budaya berfungsi sebagai soft power di tempat-tempat di mana budaya itu dianggap menarik.

Artinya, budaya yang kuat di dalam negeri belum tentu menarik di luar negeri. Sebaliknya, budaya yang dikemas dengan baik, mudah diakses, dan memiliki nilai universal bisa menjadi pintu masuk bagi pengaruh yang lebih luas.

2. Nilai Politik

Sumber kedua adalah political values atau nilai-nilai politik. Ini mencakup prinsip yang diklaim dan dijalankan oleh suatu negara, seperti demokrasi, keadilan, kebebasan, hak asasi manusia, kesetaraan, transparansi, toleransi, atau penghormatan terhadap hukum.

Namun, ada syarat penting: nilai politik hanya menjadi soft power jika negara tersebut benar-benar hidup sesuai dengan nilai yang diklaimnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Nye menekankan bahwa nilai politik menjadi sumber soft power ketika suatu negara mampu “live up to them”—menjalankan nilai itu secara nyata, bukan hanya menjadikannya slogan.

Di sinilah letak tantangannya. Sebuah negara boleh saja mempromosikan demokrasi, toleransi, atau hak asasi manusia. Tetapi jika di dalam negerinya terjadi diskriminasi, korupsi, represi, atau ketidakadilan yang terlihat jelas oleh dunia, maka nilai politik itu kehilangan daya tarik. Bahkan, ia bisa berbalik menjadi sumber ketidakpercayaan.

Dengan kata lain, soft power tidak bisa dibangun hanya melalui kampanye citra. Ia membutuhkan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Negara yang ingin dipandang menarik harus memperlihatkan bahwa nilai-nilai yang ia promosikan memang dijalankan dalam kehidupan nyata.

Dalam konteks populer, nilai politik adalah “karakter” sebuah negara. Budaya mungkin membuat orang tertarik, tetapi nilai politik membuat orang bertanya: “Apakah negara ini bisa dipercaya? Apakah prinsipnya konsisten? Apakah ia layak dijadikan contoh?”

3. Kebijakan Luar Negeri

Ketiga adalah foreign policies atau kebijakan luar negeri. Ini berkaitan dengan bagaimana suatu negara bertindak di dunia internasional: cara ia berdiplomasi, membantu negara lain, menyelesaikan konflik, merespons krisis, membangun kerja sama, atau menggunakan kekuatan militernya.

Menurut Nye, kebijakan luar negeri menjadi sumber soft power ketika negara lain melihatnya sebagai legitimate dan memiliki otoritas moral. Dengan kata lain, dianggap sah, adil, masuk akal, dan tidak semata-mata egoistis.

Misalnya, bantuan kemanusiaan, diplomasi perdamaian, kerja sama pendidikan, komitmen terhadap isu lingkungan, atau dukungan terhadap pembangunan bisa meningkatkan soft power jika dipersepsikan tulus dan bermanfaat. 

Sebaliknya, kebijakan luar negeri yang dianggap munafik, agresif, sepihak, atau melanggar norma internasional dapat merusak soft power, meskipun negara tersebut memiliki budaya populer yang sangat kuat.

Inilah sebabnya soft power sangat bergantung pada persepsi internasional. Negara mungkin merasa kebijakannya benar, tetapi yang menentukan daya tariknya adalah bagaimana kebijakan itu dilihat oleh masyarakat dan pemerintah negara lain.

Dalam bahasa sederhana, kebijakan luar negeri adalah “perilaku” sebuah negara di hadapan dunia. Jika perilakunya dianggap adil dan dapat dipercaya, pengaruhnya bertambah. Jika dianggap arogan atau tidak konsisten, daya tariknya menurun.

-----

Singkatnya, ketiga pilar ini saling berkaitan satu sama lain. Budaya dapat membuka pintu ketertarikan. Nilai politik memberi dasar kepercayaan. Kebijakan luar negeri menentukan apakah negara itu dipandang bertanggung jawab atau tidak.

Sebuah negara bisa sangat kuat secara budaya, tetapi kehilangan soft power karena nilai politik dan kebijakan luar negerinya dianggap bermasalah. \

Sebaliknya, negara yang tidak terlalu dominan secara budaya tetap bisa memiliki soft power jika nilai politiknya dihormati dan kebijakan luar negerinya dianggap konstruktif.

Jadi, soft power bukan hanya soal promosi budaya, festival, film, makanan, atau pariwisata. Itu hanya satu bagian. Dalam kerangka Nye, soft power yang kuat membutuhkan kombinasi antara daya tarik budaya, kredibilitas nilai, dan legitimasi kebijakan.

Tadi kita sudah membahas mengenai Jepang dan Korsel. Apakah ada negara lain yang juga memanfaatkan soft power?

Jelas ada. Bahkan, soft power mereka sudah terang-terangan dipakai dalam politik praktis. 

Pada masa pemerintahan Barack Obama, terutama ketika Hillary Clinton menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS, muncul gagasan bernama 21st Century Statecraft.

Secara sederhana, 21st Century Statecraft adalah cara AS menyesuaikan diplomasi dengan dunia digital. 

Diplomasi tidak lagi hanya dilakukan lewat pertemuan antarpejabat, kedutaan besar, atau perjanjian resmi, tetapi juga lewat internet, media sosial, teknologi, komunitas sipil, kampanye digital, dan opini publik global.

Pada masa pemerintahan Barack Obama, terutama saat Hillary Clinton menjadi Menteri Luar Negeri AS, gagasan ini dipakai untuk menunjukkan bahwa Amerika ingin tetap berpengaruh di dunia baru yang semakin terkoneksi. 

AS tidak hanya ingin dikenal sebagai negara dengan militer dan ekonomi kuat, tetapi juga sebagai simbol demokrasi, kebebasan internet, inovasi teknologi, pendidikan tinggi, dan masyarakat terbuka.

Inggris menggunakan bahasa, pendidikan, universitas, British Council, musik, film, dan budaya populer. Orang yang belajar bahasa Inggris, kuliah di Inggris, atau mengikuti program budaya Inggris bisa membangun kedekatan jangka panjang dengan negara tersebut. 

Hal ini membuat pengaruh Inggris tetap besar, meskipun imperiumnya sudah lama berakhir.

Prancis memakai bahasa, seni, mode, kuliner, sastra, filsafat, dan lembaga seperti Alliance Française. Mereka ingin tetap dilihat sebagai pusat budaya, pemikiran, dan gaya hidup dunia. 

Jadi, pengaruh Prancis tidak hanya datang dari politik dan ekonomi, tetapi juga dari citra sebagai negara berbudaya tinggi.

Qatar memakai Al Jazeera, diplomasi mediasi, dan olahraga. Piala Dunia 2022 menjadi contoh besar bagaimana Qatar menggunakan event olahraga untuk memperkenalkan diri sebagai negara kecil yang modern, kaya, dan penting secara geopolitik.

Turki memakai drama televisi, sejarah Ottoman, budaya Islam-Turki, pariwisata, dan lembaga budaya. Drama Turki yang populer di banyak negara ikut memperkuat citra Turki sebagai negara yang punya sejarah besar, budaya kuat, dan posisi penting di dunia Muslim.

-----

Kesimpulannya, soft power bukan sekadar promosi budaya. Dalam politik internasional, soft power dipakai untuk membangun citra, memengaruhi opini publik, memperluas jaringan elite, menarik wisatawan dan investor, serta memperkuat posisi tawar negara.

Di abad ke-21, perebutan pengaruh antarnegara tidak hanya terjadi lewat militer, ekonomi, atau diplomasi resmi. Perebutan itu juga terjadi lewat film, musik, bahasa, media sosial, beasiswa, kampus, event olahraga, pusat budaya, dan narasi digital.

Dengan kata lain, soft power adalah cara negara membuat dunia berpikir: “Negara ini menarik, berpengaruh, dan layak diajak bekerja sama.”

Mimpi Dubai di Bali

Mimpi Dubai di Bali

Radian Wedagama    Mei 19, 2026   

Wacana pembangunan international financial center di Bali menuai pro dan kontra |  AI Generated

Akhir pekan kemarin, saya baru saja membaca berita yang membuat dahi berkerut. Mungkin bukan cuma saya yang merasakan, namun seluruh masyarakat Indonesia.

Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya sedang berencana untuk menyulap Pulau Serangan, yang masuk wilayah Bali, sebagai sentra keuangan (financial center) bertaraf internasional. 

Tidak tanggung-tanggung, pemerintah juga ingin mengembangkan kawasan tersebut agar bisa menyaingi Dubai!

Saya tidak tahu apa sebenarnya yang muncul di benak pejabat di Jakarta kali ini. Maksud saya, rencana ini terdengar revolusioner sekaligus ambisius. Membangun sebuah international finance center yang terintegrasi dengan sistem keuangan global, sesuatu yang jarang dipikirkan oleh para petinggi Indonesia. 

Masalahnya, kenapa harus Bali? 

Indonesia adalah negara yang luas, terdiri atas 17.000 pulau lebih. Masih banyak daerah lain yang bisa dijadikan pilihan untuk membangun sentra keuangan. Apalagi, pemerintah telah mengembangkan Batam, sebuah pulau tepat di seberang Singapura, sebagai zona ekonomi khusus sejak tahun 1970-an.

Mengapa tidak dilanjutkan saja pembangunan di Batam? Secara geografis, mereka lebih strategis dari Bali. Lokasinya tepat di jalur perdagangan tersibuk di dunia. Berbeda dengan Bali yang lokasinya di "pedalaman" kepulauan Indonesia. Jarang sekali kapal dagang yang melintas di sana. 

Pada umumnya, sebuah financial center dibangun di kawasan hub perdagangan global yang sudah mapan. 

Hong Kong, misalnya, sebelum jadi pusat keuangan Asia adalah pelabuhan yang didirikan oleh Inggris untuk menjual komoditas dari Cina ke pasar internasional. Singapura, yang waktu itu juga koloni Inggris, adalah pelabuhan transit dari Asia Timur ke seluruh penjuru dunia. 

Sedangkan Dubai adalah tempat berlabuh kapal-kapal yang mengangkut minyak dan gas (migas) dari kawasan teluk Persia. Kota ini juga sudah kaya raya dari ekspor migas selama puluhan tahun.

Bali jelas tidak memenuhi kriteria tersebut. Sejak awal, Bali dikembangkan sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional, jauh sebelum Indonesia berdiri. Yang ditawarkan adalah budaya dan peradaban yang berakar dari filosofi warisan leluhur, sehingga tak bisa ditemui di mana pun. 

Benar sekali, daya tarik Bali terletak pada kesenian, arsitektur, dan ritual yang menjadi nafas kehidupan sehari-hari. Bukan hanya keindahan alam seperti yang orang luar kira. 

Selain itu, lokasi proyek ini juga ada di Pulau Serangan, yang merupakan area suci bagi warga Bali. Disana berdiri Pura Sakenan yang didirikan untuk Sakyamuni (Buddha). 

Pura Sakenan  | Basabali.org

Kendati mayoritas orang Bali beragama Hindu, ajaran Buddha memiliki pengaruh yang sangat besar. 

Beberapa tokoh besar di Bali seperti Empu Kuturan dan Prabu Udayana adalah pemeluk Buddha Mahayana. Keduanya memiliki peran signifikan dalam membangun pondasi peradaban Bali yang bertahan sampai hari ini

Empu Kuturan adalah seorang pendeta suci yang diundang Prabu Udayana, raja Bali dari Dinasti Warmadewa, untuk menyelesaikan konflik antara sembilan sekte agama, yang berpotensi memicu perpecahan di masyarakat. Buddha adalah salah satu dari kesembilan sekte itu.

Sang pendeta pun mengumpulkan perwakilan dari tiap sekte, dan menggelar konferensi Pura Gunung Goak, yang sekarang berlokasi di Gianyar, Bali. Lewat pertemuan tersebut, sembilan sekte tersebut sepakat untuk melebur jadi satu, melahirkan agama Hindu Bali yang kita kenal saat ini.

Untuk mengenang peristiwa ini, Pura Gunung Goak berubah menjadi Pura Samuan Tiga. Empu Kuturan juga membangun pura baru untuk sang Buddha, yang kelak berkembang menjadi Pura Sakenan.

Hubungan kedua agama yang saling melengkapi telah menciptakan budaya spiritualitas yang unik, dan Pura Sakenan adalah simbol yang mempertegas hal itu.

Saya pun penasaran, apakah pejabat yang merancang Bali sebagai the next Dubai memahami seperti apa Bali sesungguhnya. Mereka pikir, popularitas Bali dan koneksi luas dengan dunia internasional bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, yang malah bertentangan dengan jati diri Bali sesungguhnya. 

Apakah dengan membangun financial center ala Dubai, semakin banyak investor akan datang ke Bali?

Belum tentu!

Sebuah financial center kelas dunia membutuhkan instrumen hukum dan regulasi yang jelas. 

Jauh sebelum kehadiran lembaga keuangan global, pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengamandemen konstitusi mereka. Tujuannya agar Dubai International Financial Center (DIFC) dapat menerapkan sistem peradilan common law, yang diterapkan di Inggris dan negara-negara anggota persemakmuran. 

Mengapa common law dipilih? Karena sistem peradilan ini memberikan kepastian hukum yang lebih besar lewat prinsip stare decisis (mengikuti preseden). Artinya, hakim wajib memeriksa apakah perkara sejenis pernah diadili atau tidak. Dengan cara ini, putusan yang akan dijatuhkan cenderung konsisten, sebab ada referensi dari putusan terdahulu. 

Demi mendukung penerapan common law, UEA mengundang hakim serta ahli hukum dari Inggris, Singapura, Hong Kong, dan Selandia Baru. Tentu mereka menyiapkan dana besar untuk membayar pakar-pakar asing itu.

Pemerintah Indonesia memang berjanji ingin menerapkan common law di area financial center yang akan dibangun. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada pembahasan apapun di tingkat legislatif. Terakhir kali Indonesia melakukan amandemen konstitusi pada tahun 2002, empat tahun setelah jatuhnya rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. 

Berhasil atau tidak, itu persoalan lain. 

Di Indonesia, peraturan seringkali tumpang tindih. Regulasi di tingkat pusat dan daerah kerap tak sejalan, dan membingungkan investor dan pengusaha. 

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pernah membuat sistem Online Single Submission (OSS), yang memungkinkan investor untuk mengurus segala perizinan di tingkat pusat, bukan daerah. Sayangnya, hal ini belum cukup, sebab Indonesia adalah negara yang sangat beraneka ragam.

Indonesia memiliki sekitar 1.340 etnis, tersebar di wilayah yang membentang sejauh 5.245 kilometer. Teritori yang begitu luas menciptakan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang tak terhitung jumlahnya.

Oleh karena itu, setiap daerah diberikan hak otonomi untuk membuat regulasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Meski demikian, Indonesia tidak berbentuk negara federal, melainkan kesatuan. Artinya, Jakarta tetap menjadi pengambil keputusan penting dan krusial. Itulah alasan mengapa sistem OSS ini bisa tercipta. 

Masalahnya, pemerintah pusat seringkali tidak paham dengan kondisi di daerah. Begitu pula dengan pengambil keputusan, yang seringkali bukan putra daerah, atau mungkin belum pernah datang ke daerah itu. 

Parahnya lagi, lembaga perizinan di Jakarta cenderung kurang berkoordinasi pemerintah daerah saat memberikan izin.

Alhasil, banyak investor tidak bisa membangun usaha walau sudah mengantongi izin dari pusat, karena lokasinya berada di atas lahan adat, zona konservasi, atau area sakral yang dilindungi oleh masyarakat selama ratusan tahun. Hal semacam ini kerap terjadi di Bali, dan memicu ketegangan warga dengan investor. 

Penolakan warga terhadap proyek resort milik investor asing di Bugbug, Karangasem, Bali | Detik.com

Tantangan lainnya adalah pungutan liar (pungli)

Biaya menjalankan bisnis di Indonesia sering membengkak di luar rencana bukan hanya karena operasional semata, namun juga maraknya pungli. Biasanya, aktivitas ini digerakkan oleh preman-preman, yang berkongsi dengan aparat setempat.

Skema yang dimainkan pun cerdik. Mereka mendirikan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang legal di mata hukum. 

Dengan memosisikan diri sebagai "lembaga swadaya masyarakat", mereka pun meminta uang kepada perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut sebagai "dana pemberdayaan masyarakat". Jika ormas tersebut ikut berkontribusi menjaga keamanan, mereka pun akan meminta iuran keamanan juga. 

Namun, tak ada yang lebih pusing dibandingkan saat hari raya keagamaan tiba. Ormas-ormas tersebut akan meminta perusahaan untuk memberikan tunjangan hari raya (THR). Biasanya nominal yang diberikan sekitar Rp 1 - 5 juta rupiah. 

Jika di suatu wilayah terdapat 10 - 12 ormas yang meminta THR, maka dana yang dikeluarkan mencapai Rp 12 - 60 juta rupiah. Angka yang besar bagi perusahaan di Indonesia. 

Menariknya, praktik semacam ini jarang ditemui di Bali. Kuatnya posisi desa adat dan institusi tradisional disinyalir menjadi faktor minimnya praktik pungli di Bali. Dan mungkin saja hal ini jadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat untuk menyulap Bali sebagai hub investasi dan keuangan.

Akan tetapi, bisnis finansial sangat bertumpu pada trust (kepercayaan). Selama regulasi tidak dibenahi dan pungli dibiarkan merajalela, maka Indonesia tak akan pernah membangun financial center berskala internasional, walaupun memanfaatkan nama besar Bali sekalipun.

Siapa yang menanggung akibatnya? 

Jelas masyarakat Bali, yang kehilangan pulau dan area suci yang diwariskan oleh para leluhur selama berabad-abad. 

 

Menuju Dunia Multipolar?

Menuju Dunia Multipolar?

Radian Wedagama    Mei 12, 2026   

Dominasi AS dan Mewujudkan Dunia Multipolar | AI Generated

Sejak perang melawan Iran berkecamuk, Amerika Serikat (AS) dan Israel tampak mendominasi jalannya pertempuran.

Dalam sebulan terakhir, puluhan jet tempur dan pesawat militer mereka bebas keluar masuk wilayah Iran tanpa ada yang bisa mencegat. Puluhan target dibom habis-habisan. Infrastruktur publik, dari jembatan sampai kilang minyak pun porak poranda. 

Sejumlah pejabat tinggi Iran tewas, termasuk pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh, dan Sekretaris Dewan keamanan Iran Ali Larijani. 

Banyak yang menduga tewasnya para petinggi akan membuat Iran jatuh dalam waktu singkat. Dalam bidak catur, jika raja dan petinggi berhasil dikalahkan, maka permainan otomatis selesai. 

Namun, ternyata perang tidak semudah strategi di atas papan hitam putih. 

Iran masih terus bertahan, meskipun angkatan udara dan laut mereka hancur lebur. Didukung oleh drone bunuh diri (Shaheed) dan pasokan rudal cadangan, mereka mampu menembus wilayah Israel dan memaksa para penduduk untuk berlindung di bunker. 

Iran bahkan sempat menembak jatuh pesawat tempur F-35 milik AS dan nyaris menangkap pilotnya. Beruntung, AS segera mengirimkan bantuan dan berhasil menyelamatkan penerbang mereka.

Akan tetapi, tak ada yang berdampak signifikan melebihi penutupan Selat Hormuz. 

Selama perang, Iran getol mengintimidasi kapal dagang dan tanker yang melintas di salah satu jalur pelayaran terpenting dunia tersebut. Akibatnya, distribusi energi dari Timur Tengah jadi terganggu. 

Padahal, negara-negara Asia dan Eropa sangat bergantung dengan pasokan energi dari Timur Tengah, terutama minyak. Sekali saja terganggu, maka efeknya bisa menyebar kemana-mana. 

Krisis di Hormuz telah menyebabkan masalah energi global.

Di Filipina, kelangkaan suplai minyak memaksa warga untuk berjalan kaki ke kantor dan sekolah, dan membuat harga barang meroket. 

Sementara Thailand menghadapi panic buying BBM, dimana masyarakat menyerbu SPBU sembari membawa jerigen untuk mengamankan pasokan bensin untuk diri sendiri. 

Indonesia pun ikut menaikkan harga minyak, khususnya Dexlite dan bahan bakar non subsidi yang naik hampir Rp 10 ribu. 

Dampaknya pun langsung terasa ke harga barang kebutuhan, yang distribusinya sangat bergantung pada kendaraan bermotor. 

Sejumlah pedagang dan ritel sudah menaikkan harga sayuran, daging ayam, ikan, dan produk pangan lainnya. Orang yang terbiasa belanja harian pasti menyadari bahwa uang mereka cepat habis hanya untuk membeli sembako akhir-akhir ini.

Situasi ini menegaskan bahwa posisi Selat Hormuz masih sangat vital, dan siapa pun yang berhasil mendominasi kawasan itu akan jadi pemain penting ekonomi dunia. Dan suka tidak suka, Iran sejauh ini mampu memainkan peran mereka dengan baik, meski dibombardir dari segala penjuru. 

Sebuah drone Iran menghantam kapal di Selat Hormuz  | Al Arabiya

Itulah kenapa, mereka berani mengambil kebijakan tak terduga; mewajibkan negara lain untuk membeli minyak mereka dengan Yuan Cina. 

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Dollar AS ditetapkan sebagai alat pembayaran utama perdagangan internasional. Semua transaksi antar bangsa hingga perhitungan GDP sekalipun dilakukan dengan Dollar AS. Begitu juga cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara, sudah pasti dalam bentuk Dollar AS. 

Skema keuangan ini sangat menguntungkan AS, sebab mereka dapat mencetak uang sebanyak mungkin tanpa khawatir inflasi atau Dollar AS akan kehilangan nilainya. Setiap penukaran mata uang ke Dollar AS langsung masuk ke cadangan devisa nasional mereka.

Tak heran, AS mampu membiayai perang dan operasi militer luar negeri mereka yang super mahal meskipun performa ekonomi belakangan ini kurang memuaskan. Pada kuartal akhir 2025 misalnya, pertumbuhan PDB AS hanya sebesar 0,5% (yoy). Bukan pencapaian yang bagus untuk negara dengan ekonomi terbesar di dunia. 

Dengan "menyingkirkan" Dollar AS, Iran jelas ingin membuktikan pada dunia bahwa transaksi internasional dapat dilakukan tanpa campur tangan Paman Sam. Harapan mereka, negara lain akan terinspirasi untuk meninggalkan Dollar AS, dan memberikan pukulan besar bagi struktur finansial AS. 

Mengapa Iran memilih Yuan Cina sebagai alternatif? 

Pertama, mata uang Iran sudah sangat lemah akibat sanksi internasional dan salah urus ekonomi selama bertahun-tahun. 

Berdasarkan data per Mei 2026, 1 Dollar AS sama dengan 1,3 juta Rial Iran. Hal ini membuat mata uang Iran seperti tak ada harganya lagi, dan menjadi salah satu faktor meletusnya aksi protes masyarakat pada Januari - Februari 2026 lalu. 

Kedua, Cina merupakan pesaing utama AS. Hanya dalam waktu kurang dari tiga dekade, mereka bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, satu peringkat di bawah AS. 

Perkembangan cepat ini didukung oleh kapasitas industri yang besar dan efisien. Hampir seluruh produk manufaktur hingga pertanian di dunia adalah buatan Cina, sebab mereka memosisikan diri sebagai "pabrik raksasa" yang menerima order produksi massal dari seluruh dunia. Termasuk perusahaan AS macam Apple, Dell, HP, dan sebagainya. 

Kemajuan Cina telah dianggap menjadi ancaman bagi AS, khususnya di bawah pemerintahan Donald Trump. Perang dagang hingga kenaikan tarif ratusan persen atas produk buatan Cina membuat hubungan kedua negara memanas.

Belum lagi masalah perbedaan ideologi, dimana Cina menganut sosialis komunis yang cenderung otoriter, sementara AS menjunjung demokrasi liberal. Isu pembungkaman oposisi, korupsi, hingga penindasan etnis dan agama minoritas kerap dihembuskan oleh 

Seperti pepatah "musuh dari musuhku adalah temanku", kesamaan nasib "dimusuhi" oleh AS membuat Cina menjadi sekutu potensial di mata Iran.

Sebenarnya kedua negara sudah menjalin hubungan yang cukup akrab. Iran memasok minyak untuk Cina dengan harga murah. Sebaliknya, Cina memberikan peralatan militer dan teknologi mutakhir untuk sistem pertahanan serta infrastruktur publik.

Meski begitu, Cina kelihatan masih ragu untuk membantu Iran sepenuhnya. Buktinya, ketika AS-Israel menyerbu Iran hingga menewaskan Khamenei, Cina tak mengirimkan armada maupun suplai senjata tambahan. Respon yang diberikan sekedar mengecam di forum internasional. Tak lebih dari itu. 

Makanya, penetapan Yuan sebagai alat transaksi minyak mungkin jadi manuver Iran buat membujuk Cina agar lebih aktif mendukung Iran. 

Berhasil atau tidak, belum ada yang tahu. Namun jika sukses, pengaruh AS disinyalir akan lebih lemah dari sebelumnya, dan berpotensi mendorong terwujudnya dunia multipolar. Dunia yang tidak didominasi oleh satu negara adidaya. 

BRICS, sebuah aliansi multilateral yang berambisi membangun dunia multipolar | Muchlis Jr

Dunia multipolar sudah sering digaungkan oleh pakar geopolitik sejak lama. Menurut mereka, cengkraman AS atas tatanan global berada pada level yang tidak sehat, hingga seolah menjadi satu-satunya kekuatan tunggal yang bisa mendikte arah kebijakan dunia. 

Seiring meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah dan kehadiran AS yang kian aktif pasca insiden 7 Oktober, narasi dunia multipolar kembali mencuat, terutama oleh sekutu-sekutu Iran. 

Presiden Rusia Vladimir Putin, misalnya, menyatakan bahwa pengaruh AS yang "melemah" harus menjadi kesempatan emas untuk membangun dunia multipolar. Kehadiran aliansi alternatif seperti BRICS dan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), menurut Putin, akan menjadi pilar utama tatanan baru yang mulai bangkit. 

Xi Jinping, Presiden Cina juga punya pandangan serupa. Dalam salah satu pidatonya di World Economic Forum (WEF), ia mendorong multilateralisme dan globalisasi ekonomi yang adil tanpa satu kekuatan adidaya. 

"Pilih dialog daripada konfrontasi, inklusivitas daripada eksklusi, dan menentang segala bentuk unilateralisme, proteksionisme, hegemoni, serta politik kekuasaan," ucap Xi. 

Miliaran dollar sudah dikeluarkan untuk mengimbangi dominasi AS, sebagian besar mengucur ke BRICS dan aliansi multilateral non-AS lainnya. Namun, apakah dunia multipolar tersebut akan segera terwujud? 

Nyatanya, jalan untuk menumbangkan hegemoni AS masih sangat panjang. Mayoritas negara di dunia masih bergantung pada pasar AS dan nyaman bertransaksi dengan dollar, Mastercard, Visa, serta instrumen finansial Barat lainnya. 

Cina dan Rusia, yang jadi motor penggerak utama gerakan multipolar saja, masih sangat bergantung pada ekspor ke AS untuk menggenjot perekonomian mereka. 

Perang Tarif dengan AS selama pemerintahan Trump diprediksi menghantam sektor industri Cina, dan membuat kapasitas produksi mereka turun ke angka 70 persen. Penurunan sebanyak itu jelas pukulan telak, sebab memaksa perusahaan Cina mengurangi aktivitas dan merumahkan ribuan pegawai sebagai penghematan. 

Alhasil, pengangguran meningkat khususnya di kalangan anak muda. Unjuk rasa dan ketegangan mulai muncul di sejumlah kota, yang berpotensi mengganggu stabilitas dalam negeri. 

Sedangkan Rusia, sektor gas dan minyak mereka begitu terdampak dengan sanksi AS setelah perang di Ukraina berkecamuk. Meski terdapat pembeli alternatif seperti India dan Cina, tetap saja terjadi penurunan. 

Agar bisa mewujudkan dunia multipolar, seluruh negara harus berani mengurangi ketergantungan mereka terhadap AS. 

Namun jika Rusia dan Cina, yang termasuk kekuatan raksasa global saja masih terseok-seok, apakah negara lain mampu?

Perlawanan Sampah

Perlawanan Sampah

Radian Wedagama    April 14, 2026   

Ilustrasi bakar sampah di Bali  |  AI Generated

Seminggu terakhir, masyarakat Bali menabuh genderang perlawanan. Targetnya adalah pemerintah dan para pejabat, yang selama ini kerap bikin kecewa.

Mereka tidak turun ke jalan, bentrok dengan aparat, apalagi merusak fasilitas umum. Aksi mereka hanya satu; membakar sampah di halaman rumah. 

Terlihat sederhana, bukan? Namun jangan remehkan dampaknya.

Dalam sekejap, langit di Bali berubah menjadi hitam pekat. Kabut asap menyelimuti langit hingga menutupi sinar matahari. Beberapa orang mengaku kesulitan bernafas saat berjalan kaki atau berkendara di jalan. Suasana di pulau ini pun berubah jadi tidak nyaman. 

Meski begitu, tidak ada satu pun yang menyalahkan warga. Sebab mereka tak punya pilihan. 

Sejak TPA Suwung, area pembuangan terbesar di Bali ditutup secara bertahap, krisis sampah di sana semakin menjadi-jadi. Truk-truk yang biasa mengangkut sampah dari rumah ke rumah kini harus mengantri berebut giliran masuk akibat pembatasan. 

Sebenarnya alasan utama penutupan itu berakar dari regulasi kementerian, yang melarang TPA ruang terbuka (open dumping) karena dianggap merusak lingkungan. Bagi saya sih wajar, karena selama ini Indonesia mengumpulkan sampah hanya untuk dibiarkan hingga menggunung begitu saja. Tanpa ada pengolahan atau pemilahan yang mumpuni.

Jika anda berkendara di Jl. Bypass Ngurah Rai mendekati area Suwung, aroma menusuk seketika tercium, kendati jarak antara TPA dan jalanan terpaut ratusan meter. 

Padahal pemandangan di sana sangat indah karena letaknya di tepi pantai. Ketika sore hari anda bisa melihat jelas sunset yang terbenam di ufuk barat. Namun suasana itu langsung buyar dengan bau busuk gunung sampah dari balik pepohonan.

Oleh karena itu, wacana penutupan ini bisa dipahami sebagai langkah strategis, demi mencari cara yang lebih cerdas dalam pengelolaan sampah. Semeton (masyarakat/saudara) Bali pasti mengerti, asalkan ada komunikasi dan sosialisasi yang tepat. 

Masalahnya, hal sesimpel ini tidak dilakukan. 

Waktu isu penutupan Suwung bergulir dan menuai pertanyaan dari publik, tak ada jawaban memuaskan dari pejabat Bali. Semuanya terasa ambigu. 

Puncaknya ketika banyak sampah gagal diangkut dari rumah warga. Gubernur Bali, I Wayan Koster pun dicecar oleh wartawan yang penasaran.  

Apa jawaban yang didapat? Koster justru meminta masyarakat untuk mengurus sendiri masalah sampah mereka dengan nada kesal dan terkesan "marah".

I Wayan Koster, Gubernur Bali  |  JPNN

Walaupun poin utama yang ia sampaikan adalah sampah dipilah dari rumah oleh warga, namun dengan intonasi yang tinggi dan cenderung kasar, juga pemilihan kata yang salah, Koster pun dinilai tak punya empati dan lari dari tanggung jawab. 

Sontak, masyarakat Bali pun marah besar dengan pejabat mereka. Hujatan datang silih berganti di media sosial. Para ahli menghujani para pejabat, termasuk Koster sendiri, dengan kritikan pedas yang belum pernah terlihat sebelumnya. 

Hoax dan isu-isu liar pun bermunculan. Ada yang menyebut TPA Suwung ditutup karena "mengganggu kawasan resort yang akan dibangun tak jauh dari sana", dan sebagainya.

Inilah masalah utama dari para pemimpin Bali: komunikasi. 

Dalam sistem demokrasi, komunikasi adalah urat nadi kehidupan bernegara. Ia adalah kunci untuk membangun relasi positif antara pemerintah dan rakyat, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan pemberi mandat bagi para pemimpin untuk mengelola negara.

Dengan komunikasi yang baik, pemerintah akan dinilai lebih transparan. Mereka mampu menjelaskan setiap kebijakan publik dengan bahasa yang mampu dipahami oleh semua kalangan. Sehingga masyarakat tergerak memberikan dukungan.

Sebaliknya, pemangku kepentingan di Bali saat ini menggunakan kalimat yang terkesan menyepelekan, seolah-olah mereka adalah "majikan" yang bebas melakukan apapun sesuka hati, tanpa memikirkan rakyat yang menitipkan Bali di pundak mereka. 

Membakar sampah pun tak hanya jadi solusi untuk mengurangi beban, namun juga tamparan bagi para pemimpin agar bekerja sesuai kehendak masyarakat. 

Semoga asapnya nggak bikin paduka sesak napas.

 

Kabur ke Bulan

Kabur ke Bulan

Radian Wedagama    April 02, 2026   

Peluncuran Artemis II pada 1 April 2026 | National Geographic

Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) kembali mengirimkan misi ke bulan. Roket Artemis II meluncur dari Kennedy Space Center, Florida pada 1 April 2026 waktu setempat, membawa 4 orang astronot. Yaitu Reid Wiseman (komandan), Victor Glover (pilot), Cristina Koch (spesialis misi 1), dan Jeremy Hansen (spesialis misi 2).

Misi ini bersejarah bukan hanya karena eksplorasi ke bulan perdana dalam 53 tahun, namun dari komposisi awak di dalamnya. Victor Glover, sang pilot, menjadi astronot kulit hitam pertama yang pergi ke bulan. Begitu pula Cristina Koch jadi wanita pertama dalam eksplorasi ke sana. 

Seperti biasa, peluncuran ke bulan tak lepas dari kontroversi. Komentar miring kebanyakan datang dari grup penganut teori konspirasi dan flat earth society. Ada yang menyebut tipuan, buatan AI, sedangkan yang lain menyinggung waktu peluncuran (1 April) yang bertepatan dengan April Mop.

Meski begitu, banyak juga yang suportif dan menganggap misi ini langkah positif untuk perkembangan eksplorasi luar angkasa. 

Namun, ada satu hal yang luput dari perhatian banyak orang. Artemis II meluncur di tengah situasi geopolitik yang panas akibat perang AS-Israel dan Iran. 

Sejak kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, ketiga negara memang saling mengebom satu sama lain. AS dan Israel membunuh para pejabat tinggi Iran, menghancurkan kilang minyak Tehran, dan merusak fasilitas nuklir. Pada saat yang sama, Iran juga meluncurkan rudal dan serangan drone ke negara-negara sekutu AS di Timur Tengah, sebagian menghantam Israel. 

Sulit dibayangkan berapa kerusakan yang timbul dari perang selama sebulan ini. Korban jiwa sudah pasti banyak. Lalu bagaimana dengan lingkungan? Apa dampak jutaan bom yang dijatuhkan bagi planet yang kita cintai ini? 

Dalam sejarah umat manusia yang belum sampai 300 ribu tahun ini, perang dan konflik memang datang silih berganti. Namun sepanjang abad ke-20 hingga 21, kemajuan teknologi membuat efeknya jauh lebih brutal. 

Itu baru satu abad. Bagaimana dengan dua hingga tiga abad ke depan? Yakin dunia ini masih bertahan?

Makanya, eksplorasi luar angkasa sebenarnya ide yang bagus. Sebab kita belum tahu sampai kapan Bumi layak ditinggali. 

Beberapa tahun terakhir, para ilmuwan sudah bersiap untuk penjelajahan ke Mars, planet tetangga kita. Mereka melakukan simulasi untuk membangun koloni manusia di sana. Bagaimana kebutuhan air, pangan, dan infrastruktur yang diperlukan, semua sudah dipikirkan. 

Mereka pun membuka opsi koloni di bulan juga. Pada tahun 2009, wahana antariksa Chandrayaan-1 yang diluncurkan India berhasil menemukan cadangan air yang cukup melimpah di sana. Penemuan ini dipertegas lagi oleh misi-misi selanjutnya, yang dijalankan oleh India, Cina, maupun AS. 

Kandungan air di bulan yang ditemukan oleh Chandrayaan -1 pada 2009 | ISRO

Bayangkan jika seluruh eksplorasi ini sukses, dan manusia bisa membangun kehidupan di planet lain. Jelas sangat menguntungkan. Manusia akan punya tempat alternatif untuk hidup dan menjaga eksistensinya. 

Namun, terwujud atau tidaknya cita-cita mulia ini tergantung pada diri kita sendiri. Apakah kita akan membiarkan teori konspirasi dan hoax meracuni pikiran kita, dan justru menjerumuskan masyarakat agar meninggalkan program luar angkasa? 

Nasib ilmu pengetahuan dan eksistensi umat manusia ada di tangan anda. 

Perang AI

Perang AI

Radian Wedagama    Maret 17, 2026   

 

Duarr! 

Sebuah video yang beredar di media sosial sukses bikin saya terperanjat. 

Bayangkan saja, dalam video itu tampak ratusan rudal milik Iran menghujani kota Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Salah satunya menghantam Burj Khalifa, menara ikonik sekaligus yang tertinggi di dunia. 

Bergeser sedikit, video lain muncul di beranda. Kali ini menampilkan USS Abraham Lincoln dibom habis-habisan oleh rudal-rudal Iran. Kapal perang AS itu begitu hancur dengan ledakan di sana-sini, hingga akhirnya tenggelam di dasar Teluk Persia. 

Belum lagi ada video ledakan di Tehran yang sangat besar dengan awan seperti serangan nuklir, dan masih banyak lagi. 

Pagi itu saya merasa ngeri. Waduh, ternyata perang disana sudah begitu dahsyat sampai di luar akal sehat. Jika begini terus, konflik ini bisa berubah jadi Perang Dunia III. 

Namun, saya juga merasa aneh dengan video-video yang beredar. Terutama dari grafiknya yang kelihatan bombastis.

Akhirnya saya coba mencari tahu, dan menemukan jawabannya. 

Rupanya, semua video itu dibuat oleh kecerdasan buatan (AI)!

Bayangkan, ketika dunia sedang memantau perkembangan perang di Timur Tengah, ada orang-orang yang memposting video AI untuk menyebarkan narasi tak benar. Gila. 

Atau mungkin inilah strategi perang masa kini. Video AI sengaja disebarkan untuk menunjukkan ketangguhan dan kekuatan pihak yang bertikai. Tak peduli benar atau tidak, yang penting propaganda tersampaikan. 

Situasi ini jelas berbahaya, sebab membuat batas antara kebenaran dan kebohongan menjadi kabur. Kita tidak bisa membedakan informasi mana yang asli dan palsu, sebab video yang biasanya jadi cara utama verifikasi suatu kejadian bisa dimanipulasi sedemikian rupa. 

Inilah yang disebut "Perang AI". Perang di mana kecerdasan buatan memainkan peran penting bagi jalannya konflik.

Perang ini pun bisa dibilang jadi 'arena bermain' bagi AI. 

AS, misalnya, menggunakan AI untuk melacak keberadaan pesawat tempur Iran dan aset-aset strategis lain, juga menghantam target secara presisi. Begitu juga Israel yang memanfaatkan AI sebagai pemberi rekomendasi target mana yang layak untuk diserang. Dari pihak Iran sendiri belum ada informasi bagaimana cara mereka menggunakan AI. 

Di luar medan pertempuran, AI dipakai untuk membuat video dan narasi propaganda yang menyesatkan. Ironisnya, banyak yang tertipu dan menelan mentah-mentah konten AI itu. Akademisi dan pejabat negara ikut jadi korban.

Connie Rahakundini Bakrie, pengamat militer ternama Indonesia, mengunggah konten yang menyebut Israel mengancam Indonesia agar tidak ikut campur dalam masalah Iran. Postingan yang diunggah di Instagram itu viral dan tersebar kemana-mana.

Belakang, Connie menarik konten itu, dan mengaku salah karena percaya dengan hoax di media sosial.

Dina Sulaeman, pengamat Timur Tengah yang sering wara-wiri jadi narasumber di TV, juga bikin heboh karena memposting video kapal induk AS hancur diserang Iran. Padahal, video tersebut adalah cuplikan dari game militer populer, sehingga mudah dikenali oleh netizen.

Lalu bagaimana dengan tanggapan para pemimpin dan pembuat kebijakan?

Sejauh ini mereka tampaknya sadar bahaya konten AI dalam memicu eskalasi konflik. Bekerja sama dengan penyedia aplikasi, mereka mulai melakukan sensor besar-besaran. 

X (Twitter) telah memasang sistem yang mampu mendeteksi konten AI secara otomatis dan memberikan keterangan di bawah postingan. Sedangkan para pengguna memanfaatkan Grok, fitur chatbot AI yang terintegrasi dengan X, sebagai alat untuk verifikasi informasi. 

Meta, pemilik Facebook, mengandalkan laporan dari para pengguna untuk mendeteksi postingan yang mengandung hoax.

Namun, dengan jutaan postingan yang diunggah setiap harinya, menyingkirkan konten AI sesat di media sosial adalah tugas yang berat.